Webinar MISI #081 Bahas Tata Kelola Maritim dan Keamanan Laut Indonesia

YOGYAKARTA – Persoalan keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan aspek pengawasan laut, tetapi juga membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang terintegrasi. Isu tersebut akan menjadi pembahasan dalam Webinar MISI #081 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Informatika Sosial Indonesia (MISI) pada Jumat, 25 September 2026.

Mengangkat tema “Smart Maritime Governance: Toward Integrated Legal-Policy Framework for Maritime Security in Indonesia”, webinar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional Indonesia yang diperingati pada 23 September 2026.

Webinar berlangsung pukul 20.00–22.00 WIB secara daring melalui Zoom Meeting. Forum tersebut menghadirkan akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian pada isu tata kelola maritim, ekonomi biru, kebijakan publik, serta lingkungan.

Sebagai pemantik, hadir Asmiati Malik, dosen Universitas Bakrie yang juga menjabat Director of Partnerships and Research, Hellenic-ASEAN Business Council (HABC) serta dikenal sebagai pakar Blue Economy dan Maritime Governance.

Asmiati akan mengawali pembahasan mengenai kebutuhan membangun tata kelola maritim yang terintegrasi, terutama dalam melihat hubungan antara kebijakan, kerangka hukum, dan keamanan maritim Indonesia.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Agus Sulaiman Djamil, Executive Director Muhammadiyah Climate Center sekaligus penulis buku Al Qur'an dan Lautan. Perspektif mengenai hubungan laut, lingkungan, dan keberlanjutan menjadi bagian dari diskusi dalam webinar tersebut.

Webinar MISI #081 dipandu oleh Bambang Nurcahyo Prastowo sebagai moderator. Sementara itu, Agus Fanar Syukri, Profesor Kebijakan Publik BRIN sekaligus Founder MISI, bertindak sebagai host.

Tema yang diangkat dalam webinar menempatkan smart maritime governance sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kelautan yang mampu merespons kompleksitas persoalan di wilayah maritim Indonesia.

Pembahasan mengenai integrated legal-policy framework menjadi penting karena tata kelola keamanan maritim melibatkan berbagai aspek dan kepentingan. Kerangka hukum dan kebijakan yang terhubung diperlukan untuk memperkuat koordinasi serta memastikan pengelolaan sektor maritim berjalan secara lebih terarah.

Selain aspek keamanan, isu maritim juga memiliki keterkaitan erat dengan potensi ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, diskusi mengenai tata kelola maritim dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya menyangkut keamanan wilayah laut, tetapi juga pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui webinar ini, MISI membuka ruang diskusi bagi akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami berbagai perspektif mengenai masa depan tata kelola maritim Indonesia.

Kegiatan Webinar MISI #081 dapat diikuti secara gratis melalui Zoom Meeting dengan tautan https://s.id/WebinarMISI4. Peserta yang membutuhkan e-certificate dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://socioinformatics.id/webinar-misi/register.php?id=56.

Rekaman webinar MISI juga tersedia melalui kanal YouTube https://youtube.com/@infososindonesia, sementara informasi dan artikel populer terkait kegiatan dapat diakses melalui https://socioinformatics.id.

Webinar ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana kebijakan publik, kerangka hukum, keamanan maritim, ekonomi biru, dan keberlanjutan lingkungan dapat ditempatkan dalam satu pembahasan yang lebih terintegrasi. (*na)